Info Penting

Revisi UU Pilkada: Anggota DPR, PNS, dan TNI tak Perlu Mundur jika Calonkan Diri


tolak-ruu-pilkadaSERAMBINEWS.COM, JAKARTA — Angin segar bagi anggota DPR, PNS dan TNI yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mereka tidak perlu lagi mundur dari jabatannya apabila hendak maju sebagai calon gubernur, bupati atau walikota, tapi cukup  mengambil cuti saja.

Kepastian ini disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, H Irmawan, seusai mengikuti pertemuan Panja Komisi II dengan Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Kamis (14/4/2016).

“Kami baru saja melakukan pertemuan konsultasi dengan MK. Bahwa tidak ada persoalan bagi anggota DPR, PNS dan anggota TNI yang mau ikut Pilkada, karena tidak perlu mengundurkan diri. Cukup ambil cuti,” kata Irmawan yang juga juru bicara Fraksi PKB DPR RI.

Dalam pertemuan itu, Komisi II dipimpin Rambe Kamarulzaman dari Fraksi Partai Golkar.

Komisi II saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), mengatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Legislatif tidak perlu mundur dari jabatannya apabila baru masuk pada tahapan pencalonan kepala daerah. Melainkan, mereka mundur apabila sudah terpilih sebagai kepala daerah.

Sebelumnya ketentuan Undang-Undang (UU) Aparatul Sipil Negara (ASN) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), PNS dan Anggota Legislatif harus mundur dari jabatannya apabila sudah terdaftar sebagai calon kepala daerah.

Irmawan mengatakan revisi UU Pilkada dijadwalkan final pada akhir April 2016. (*)